Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan, Manfaat, Prinsip, Dan Penerapan

Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah saat ini bukanlah hal yang asing lagi. Secara umum, otonomi daerah bisa di katakan berasal dari dua kata, yakni otonomi dan daerah. Otonomi ini memiliki makna mengatur atau memerintah sendiri sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat dengan batas wilayah tertentu.

Dari pengertian tersebut, bisa dipahami bahwa otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan setiap daerah masing-masing. Dalam hal ini, di Indonesia menganut sistem otonomi daerah dengan berbagai ketentuan yang berlaku di dalam nya. Tentu saja dalam penyelenggaraan pun didukung oleh aturan secara hukum, berbagai asas dan prinsip tertentu.

Dan berikut ini merupakan beberapa ulasan lebih lanjut mengenai otonomi daerah.

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

pengertian otonomi daerah menurut para ahli
hidupsimpel.com

Saat ini keilmuan diwarnai dengan berbagai pendapat yang dibangun oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Dalam hal ini termasuk pengertian otonomi daerah pun diwarnai dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli. Nah, kali ini setidaknya akan di bahas mengenai 8 pendapat para ahli yang menyebutkan pengertian otonomi daerah secara lebih spesifik lagi.

Yang pertama adalah pendapat dari Sugeng Istianto. Menurutnya, otonomi daerah ini merupakan sebuah wewenang yang diberikan pada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan rumah tangganya sendiri.

Sedangkan menurut Syarif Saleh, yang disebut dengan otonomi daerah adalah  hak setiap daerah untuk mengatur dan memerintah daerahnya masing-masing dimana hal yang dimaksud diperoleh masing-masing daerah dari pemerintah pusat. 

Selanjutnya, Kansil mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang serta sebuah kewajiban bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, tentu saja sesuai undang-undang yang berlaku.

Dan menurut Widjaja, yang dimaksud dengan otonomi daerah ini lebih kompleks lagi. Menurutnya, otonomi daerah merupakan sebuah wujud desentralisasi dari pemerintah dalam memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh sehingga bisa mewujudkan cita-cita bangsa dan menuju pada masa depan yang lebih baik.

Dalam hal ini menurut Philip Mahwood, yang disebut dengan otonomi daerah tidak lain adalah hal khusus bagi setiap warga sipil untuk bisa mendapatkan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek.

Termasuk untuk mendapatkan kesempatan berekspresi maupun mempertahankan kepentingannya masing-masing. Sedangkan untuk Bunyamin Hooesein, beliau mendefinisikan otonomi daerah sebagai sebuah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang dilakukan secara terpisah dari pemerintah pusat. 

Selanjutnya, menurut Mariun, yang dimaksud dengan otonomi daerah merupakan adanya wewenang maupun kebebasan yang di miliki dan diberikan pada pemerintahan didaerah untuk bisa mengatur dan menggunakan inisiatif masing-masing dalam mengoptimalkan apa yang ada di daerahnya secara pribadi.

Dan terakhir, menurut Vincent Lemius, dalam hal ini otonomi daerah dimaksudkan sebagai sebuah kebebasan atau sebut saja wewenang dalam memutuskan hal-hal yang bersifat politik serta berbagai administrasi lainnya secara pribadi disetiap daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah

dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah
www.ahlipengertian.com

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Indonesia memang sebuah negara hukum dimana setiap urusan yang ada harus diselesaikan secara hukum. Tidak hanya demikian, di negara hukum ini berbagai hal yang menyangkut urusan masyarakat pun juga diatur dalam undang-undang atau hukum yang berlaku.

Nah, hal ini tentu saja tidak mengecualikan terhadap otonomi daerah ini sendiri. Dalam pelaksanaannya, bisa disebutkan bahwa ada beberapa sumber hukum pelaksanaan otonomi daerah yang tertuang dalam undang-undang. Untuk daftarnya adalah sebagai berikut.

  • UUD 1945 amandemen kedua

Dalam undang-undang yang satu ini bisa ditemukan beberapa pasal yang mengatur tentang otonomi daerah. Diantaranya adalah pasal 18 ayat 1-7, pasal 18 A ayat 1 dan 2 serta pasal 18 B ayat 1 dan 2.

  • Ketetapan MPR

Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, ketetapan MPR yang dimaksud disini tidak lain adalah ketetapan nomor IV / MPR / 2000 yang membahas tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu ada lagi yakni ketetapan MPR RI No. XV / MPR / 1998 yang juga membahas tentang penyelenggaraan otonomi daerah.

  • Undang-undang

Terakhir, berkaitan dengan otonomi daerah ini ternyata juga dibahas secara khusus dalam undang-undang. Paling tidak disini ada dua undang-undang yang sudah menyinggungnya. Yang pertama adalah UU no. 32 yang dikeluarkan tahun 2004 yang membahas mengenai pemerintah daerah.

Selain itu, ada juga UU no. 3 tahun 204 juga yang di dalam nya membahas tentang perimbangan keuangan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Penerapan Otonomi Daerah

penerapan otonomi daerah
www.markijar.com

Berbicara lebih jauh mengenai otonomi daerah dan penerapannya, sejauh ini bisa dipahami bahwasanya otonomi daerah akan dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah. Secara singkat bisa disebutkan bahwasanya  otonomi daerah merupakan sebuah kesempatan penting yang harus di maksimal kan para pemerintah di daerah sehingga bisa memajukan daerahnya masing-masing dan menuju pada arah yang lebih baik lagi.

Dalam penerapannya, sebelumnya hal ini dilaksanakan mulai tahun 1999. Namun pelaksanaannya menjadi lebih merujuk pada pemerintahan daerah pada tahun 2004 dan mengalami beberapa perubahan karena undang-undang sebelumnya dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia.

Setelah perubahan tersebut, pada tahun 2008 masih juga ada perubahan lagi dengan mengikuti perkembangan dan penyesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat.

Nah, jika menyinggung lebih jauh terkait dengan otonomi daerah ini, bisa dipahami bahwasanya ini adalah kesempatan besar bagi para penyelenggara pemerintahan daerah untuk bisa menunjukkan pada pemerintah pusat sebuah pengelolaan yang baik bagi daerahnya masing-masing.

Jadi, bisa disebutkan lebih lanjut bahwasanya perkembangan yang akan terjadi di setiap daerah ini tergantung bagaimana pergerakan pemerintahannya.

Semakin bagus langkah-langkah yang diambil, tentu saja akan menghasilkan perkembangan yang juga semakin bagus lagi. Baik bagi keadaan didaerah maupun bagi perkembangan masyarakat yang ada.

Namun, kembali lagi, sebagai negara hukum, tentu saja pelaksanaan otonomi daerah ini tetap harus mengacu pada undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Tujuan Otonomi Daerah

tujuan otonomi daerah
salamadian.com

Secara umum ada beberapa tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia ini. diantaranya seperti untuk meningkatkan pelayanan masyarakat secara lebih baik lagi, memberikan keadilan nasional, pemerataan di wilayah daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat sehingga lebih baik lagi, untuk meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan fungsi DPRD.

Namun, secara khusus tentu saja ada beberapa tujuan otonomi daerah. Katakan saja tujuan yang ada secara konseptual. Dalam hal ini ada tiga tujuan tertentu, yakni tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Untuk tujuan ini masing-masing, yang pertama tujuan politik maksudnya adalah, dengan adanya pemerintahan daerah dimaksudkan sebagai upaya dalam terwujudnya demokrasi politik yang akan dilaksanakan melalui partai politik dan DPRD.

Selanjutnya untuk tujuan administratif maksudnya adalah pelaksanaan otonomi daerah ini dimaksudkan untuk adanya pembagian urusan antara urusan daerah dan urusan pemerintah pusat. Didalam aspek yang satu ini akan mencakup pembaharuan manajemen demokrasi serta masalah sumber keuangan dan sejenisnya.

Terakhir, untuk tujuan ekonominya, dalam hal ini adanya otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat didaerah. Di samping beberapa hal yang telah dibahas diatas, dalam hal ini perlu diketahui pula bahwasanya tujuan otonomi daerah ini ada juga yang disebutkan dalam undang-undang, yakni UU no. 32 tahun 2004.

Di dalamnya, tujuan yang dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kekuasaannya masing-masing, meningkatkan pelayanan umum di daerah masing-masing dan terakhir, untuk meningkatkan daya saing antar daerah.

Manfaat Otonomi Daerah

manfaat otonomi daerah

Otonomi daerah ini sudah berjalan bertahun-tahun sejak 1999. Nah, adanya otonomi daerah tentu saja  memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat sehingga sistem tersebut tetaplah digunakan hingga saat ini. Salah satu manfaat penting dalam pemberlakuan otonomi daerah adalah, dengan penyelenggaraannya akan memberikan dampak yang positif terhadap pelaku pemerintahan.

Baik pemerintah sendiri maupun masyarakat. Secara lebih rinci, masyarakat akan lebih sejahtera karena terurus dengan baik. Sedangkan bagi pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan pun juga akan lebih mudah karena bisa dilakukan secara masing-masing menurut daerahnya sendiri-sendiri.

Hal ini akan membuat pekerjaan yang dilakukan pun juga akan bisa lebih maksimal lagi karena bisa terfokus pada hal-hal yang penting dengan urusannya masing-masing.

Prinsip Otonomi Daerah

prinsip otonomi daerah
blog.miragestudio7.com

Berbicara mengenai prinsip otonomi daerah, setidaknya ada 3 prinsip yang harus dipenuhi di dalamnya. yang pertama adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, yang kedua adalah prinsip otonomi yang nyata dan yang terakhir adalah prinsip otonomi yang bertanggungjawab.

Dalam penjelasan masing-masing, prinsip yang pertama bisa dipahami sebagai prinsip dimana daerah diberikan wewenang seluas-luasnya dalam mengatur segala urusan pemerintahannya sendiri tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah pusat.

Selanjutnya, untuk prinsip otonomi nyata bisa dipahami sebagai sebuah wewenang pada pemerintah daerah untuk melakukan segala urusannya sendiri berdasarkan tugas, wewenang sekaligus kewajiban secara nyata. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi serta berbagai hal yang berkaitan dengan daerah itu sendiri.

Dan untuk prinsip yang terakhir, kali ini dimaksudkan sebagai prinsip otonomi dimana penyelenggaraannya sesuai dengan tujuan dan maksud diadakannya otonomi daerah. Yakni, tidak lain adalah untuk memberdayakan daerah masing-masing serta memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Asas Otonomi Daerah

asas otonomi daerah
www.maxmanroe.com

Sebelum berbicara lebih jauh tentang asas otonomi daerah secara khusus, terlebih dahulu tentu saja harus dikenal tentang asas penyelenggaraan pemerintahan. Dan asas tersebut berlaku baik untuk pemerintahan pusat maupun di daerah. Dalam hal ini ada 8 asas yang harus diketahui.

Asas-asas tersebut adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas dan asas efesiensi serta efektifitas. Sedangkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sendiri, ada tiga asas penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Asas pertama adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pada daerah berdasarkan struktur yang berlaku di NKRI. Asas yang kedua adalah pelimpahan wewenang pada seorang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah. Dan asas terakhir adalah penugasan dari pemerintah pada daerah dan dilanjutkan pada desa dengan tugas tertentu dan disertai berbagai pembekalan sesuai ketentuan berlaku.

Demikianlah ulasan mengenai otonomi daerah, pengertian dan berbagai hal terkaitnya. Setelah menyimak secara lengkap, kini bisa dipahami bahwa pengertian utuh otonomi daerah ini tidak lain adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat pada daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah pengembangannya.

Leave a Comment